Peraturan Hukum Laut di Indonesia: Landasan Hukum dan Implementasinya

Peraturan Hukum Laut di Indonesia: Landasan Hukum dan Implementasinya

Peraturan hukum laut di Indonesia merupakan hal yang sangat penting dalam menjaga kedaulatan negara terutama dalam hal pemanfaatan sumber daya laut. Landasan hukum ini ditetapkan berdasarkan berbagai peraturan yang telah disusun oleh pemerintah, mulai dari Undang-Undang Hukum Laut hingga Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang pengelolaan wilayah perairan Indonesia.

Salah satu landasan hukum yang penting dalam peraturan hukum laut di Indonesia adalah Undang-Undang No. 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam undang-undang ini diatur tentang kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya alam di wilayahnya, termasuk sumber daya laut. Hal ini sejalan dengan implementasi Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang mengatur tentang tata cara pengelolaan wilayah perairan Indonesia.

Menurut Prof. Hikmahanto Juwana, seorang pakar hukum internasional dari Universitas Indonesia, implementasi peraturan hukum laut di Indonesia masih memiliki beberapa tantangan. Salah satunya adalah koordinasi antara berbagai instansi terkait dalam pengawasan dan penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia. “Diperlukan kerjasama yang baik antara Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Kementerian Pertahanan dalam menjaga kedaulatan negara di laut,” ujar Prof. Hikmahanto.

Selain itu, peran masyarakat dan LSM juga sangat penting dalam implementasi peraturan hukum laut di Indonesia. Menurut Luhut Panjaitan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Indonesia, “Partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan penegakan hukum di laut sangat diperlukan untuk menjaga keberlanjutan sumber daya laut serta mencegah illegal fishing.”

Dengan adanya peraturan hukum laut di Indonesia yang kuat dan efektif, diharapkan kedaulatan negara di laut dapat terjaga dengan baik serta pemanfaatan sumber daya laut dapat dilakukan secara berkelanjutan. Hal ini tentu akan memberikan dampak positif bagi pembangunan kelautan Indonesia dan kesejahteraan masyarakat pesisir. Semoga implementasi peraturan hukum laut di Indonesia terus ditingkatkan demi keberlanjutan sumber daya laut kita.