Strategi Penanggulangan Ancaman Laut di Indonesia menjadi perhatian utama bagi pemerintah dan masyarakat di negara kepulauan yang kaya akan sumber daya laut ini. Ancaman laut seperti illegal fishing, illegal trafficking, dan pencemaran laut menjadi masalah serius yang perlu segera diatasi.
Menurut Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) Laksamana Muda TNI Aan Kurnia, “Strategi penanggulangan ancaman laut di Indonesia haruslah holistik dan terintegrasi, melibatkan berbagai pihak terkait seperti TNI AL, Polri, KKP, dan instansi terkait lainnya.” Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sumber Daya Kelautan.
Salah satu strategi penanggulangan illegal fishing adalah dengan meningkatkan patroli laut. Menurut Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Agus Suherman, “Patroli laut harus dilakukan secara intensif dan terkoordinasi untuk mencegah praktik illegal fishing yang merusak ekosistem laut kita.”
Selain itu, peningkatan kerjasama regional juga menjadi kunci dalam strategi penanggulangan ancaman laut di Indonesia. Menurut Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, “Indonesia tidak bisa menangani masalah illegal fishing sendirian, kerjasama dengan negara-negara tetangga dan lembaga internasional menjadi penting dalam mengatasi ancaman laut.”
Dalam upaya penanggulangan pencemaran laut, Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan Brahmantya Satyamurti Poer mengatakan, “Penting bagi Indonesia untuk memiliki sistem monitoring dan penegakan hukum yang kuat dalam menghadapi ancaman pencemaran laut.”
Dengan implementasi strategi penanggulangan ancaman laut di Indonesia yang terkoordinasi dan holistik, diharapkan masalah-masalah seperti illegal fishing, illegal trafficking, dan pencemaran laut dapat diminimalisir. Semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat, perlu bersatu dalam menjaga keberlanjutan sumber daya laut demi masa depan yang lebih baik.