Peran penegak hukum dalam menangani kasus kriminal laut di Indonesia memegang peranan yang sangat penting dalam menjaga keamanan dan keberlanjutan sumber daya laut. Dalam hal ini, penegak hukum tidak hanya bertugas untuk menindak pelaku kejahatan laut, tetapi juga untuk mencegah terjadinya kasus kriminal tersebut.
Menurut Dr. M. Suharto, Kepala Bagian Hukum dan Hubungan Luar Negeri Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH), “Penegak hukum memiliki peran strategis dalam menangani kasus kriminal laut di Indonesia. Mereka harus bekerja sama dengan berbagai pihak terkait, seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Keamanan Laut, dan aparat penegak hukum lainnya untuk secara efektif menangani kasus-kasus ini.”
Dalam beberapa tahun terakhir, kasus kriminal laut di Indonesia semakin meningkat, mulai dari penangkapan ikan ilegal, penyelundupan narkoba, hingga perompakan kapal. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya peran penegak hukum dalam menjaga keamanan laut Indonesia.
Menurut data dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, sebanyak 1.073 kasus kriminal laut terjadi di Indonesia pada tahun 2020. Angka tersebut meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya, menunjukkan bahwa upaya penegakan hukum perlu diperkuat untuk menekan kasus kriminal laut di Indonesia.
Dalam hal ini, Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara, Irjen Pol Drs. Martuani Sormin, mengatakan bahwa “Penegak hukum harus bekerja secara profesional dan bekerjasama dengan berbagai pihak terkait untuk menangani kasus kriminal laut dengan baik. Kita semua memiliki tanggung jawab untuk menjaga keamanan laut Indonesia.”
Dengan demikian, peran penegak hukum dalam menangani kasus kriminal laut di Indonesia sangatlah penting untuk menjaga keberlanjutan sumber daya laut dan keamanan maritim negara. Diperlukan kerjasama antar lembaga dan pihak terkait untuk secara efektif menangani kasus-kasus ini. Semoga dengan upaya bersama, kasus kriminal laut di Indonesia dapat ditekan dan keamanan laut dapat terjaga dengan baik.