Kecelakaan laut di Indonesia seringkali menimbulkan kerugian yang besar, baik dari segi ekonomi maupun kerugian manusia. Oleh karena itu, peran pemerintah dalam penanganan kecelakaan laut sangatlah penting. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk melindungi warga negaranya dan juga memastikan keamanan serta kenyamanan dalam transportasi laut.
Menurut Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, Agus H Purnomo, peran pemerintah dalam penanganan kecelakaan laut di Indonesia sangatlah vital. “Pemerintah harus memiliki regulasi yang ketat dalam pengawasan transportasi laut, serta memberikan sanksi yang tegas bagi pelanggaran yang terjadi,” ujarnya.
Selain itu, Badan SAR Nasional (Basarnas) juga turut berperan dalam penanganan kecelakaan laut. Kepala Basarnas, Marsekal Muda TNI Bagus Puruhito, menekankan pentingnya kerjasama antara pemerintah dan instansi terkait dalam upaya penyelamatan korban kecelakaan laut. “Kami terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah, TNI AL, dan Kementerian Perhubungan dalam menangani kecelakaan laut,” kata Bagus.
Dalam penelitian yang dilakukan oleh Asosiasi Pengusaha Kapal Laut Indonesia (APKLI), ditemukan bahwa kecelakaan laut terjadi akibat kelalaian dalam pemenuhan standar keselamatan kapal. Oleh karena itu, pemerintah perlu meningkatkan pengawasan terhadap kapal-kapal yang beroperasi di perairan Indonesia. Hal ini sejalan dengan pernyataan Kepala Dinas Perhubungan Kota Surabaya, Eri Cahyadi, yang menekankan pentingnya inspeksi berkala terhadap kapal-kapal penumpang.
Dengan adanya peran pemerintah yang aktif dalam penanganan kecelakaan laut, diharapkan dapat mengurangi angka kecelakaan laut di Indonesia. Keselamatan warga negara serta kemajuan transportasi laut merupakan tanggung jawab bersama yang harus diemban oleh pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan terkait. Semoga langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah dapat memberikan hasil yang positif dan mengurangi dampak buruk dari kecelakaan laut.