Permasalahan hukum dan penegakan hukum terkait pelanggaran batas laut di Indonesia menjadi isu yang semakin mendesak untuk segera diatasi. Seiring dengan meningkatnya aktivitas maritim di wilayah perairan Indonesia, pelanggaran terhadap batas laut seringkali terjadi.
Menurut Direktur Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional Kementerian Luar Negeri, Damos Dumoli Agusman, “Pelanggaran batas laut oleh negara lain seringkali melibatkan masalah hukum internasional yang kompleks. Untuk itu, diperlukan penegakan hukum yang kuat dan konsisten untuk melindungi kedaulatan laut Indonesia.”
Salah satu permasalahan hukum yang sering muncul terkait pelanggaran batas laut di Indonesia adalah ketidakjelasan batas laut yang diakui oleh negara-negara tetangga. Hal ini seringkali menjadi pemicu konflik antar negara dalam menentukan zona ekonomi eksklusif (ZEE) di perairan Indonesia.
Menurut Nani Zulminarni, Direktur Eksekutif Kemitraan untuk Pembaruan Tata Pemerintahan, “Penegakan hukum terkait pelanggaran batas laut di Indonesia masih terkendala oleh kurangnya koordinasi antar lembaga terkait dan minimnya sumber daya manusia yang kompeten dalam bidang hukum laut.”
Upaya untuk memperkuat penegakan hukum terkait pelanggaran batas laut di Indonesia perlu dilakukan secara komprehensif, mulai dari penguatan regulasi hingga peningkatan kapasitas aparat penegak hukum. Seperti yang disampaikan oleh Direktur Eksekutif Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Laksamana Muda (Purn) Eko Hadi Sutedjo, “Kita perlu meningkatkan kerjasama antar lembaga terkait dan memperkuat peran koordinasi antar pihak terkait untuk memastikan penegakan hukum yang efektif dalam melindungi kedaulatan laut Indonesia.”
Dengan berbagai permasalahan hukum yang dihadapi terkait pelanggaran batas laut di Indonesia, upaya untuk meningkatkan penegakan hukum menjadi sebuah hal yang mendesak. Diperlukan komitmen yang kuat dari pihak terkait untuk menjaga kedaulatan laut Indonesia demi kepentingan bangsa dan negara.